09
Nov

8 Perjinan yang Wajib dipenuhi Pengembang Properti Profesional

Seiring dengan semakin pesatnya pembangungan dan perkembangan terutama pada kota-kota besar. Hal itu berdampak dengan banyak peminat yang berpindah di kota dan menimbulkan pertambahan jumlah penduduk. Bersamaan dengan dampak yang ditimbulkan, kebutuhan rumah di kota akan semakin bertambah, baik itu nantinya akan dihuni atau hanya untuk investasi semata. Peluang ini ditangkap dan dimanfaatkan oleh para entrepreneur yang sedang mengembangkan bisnis dibidang property. Apabila pengembang akan menjalankan bisnisnya dengan lancar dan hambatan, maka pengambang profesional harus mengantongi 8 izin berikut ini.

  1. Memiliki Badan Hukum

Memiliki badan hukum seperti CV atau PT, agar lebih mudah dalm pencarian modal atau untuk mengurus surat izin yang lainnya.

  1. Izin Lingkungan Setempat

Izin tersebut termasuk juga dengan UU gangguan yang dikeluarkan oleh pemda setempat.

  1. Keterangan Rencana Umum Tata Ruang

Keterangan ini dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat.

  1. Izin Pemanfaatan Lahan atau Izin Pengeringan Lahan

Izin ini digunakan terutama keada pengembang yang akan menggunakan lahan yang sebelumnya sawah kemudian didirikan bangunan. Izin ini dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional.

  1. Izin Lokasi

Izin lokasi pembangunan ini diterbitkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional.

  1. Izin dari Badan Lingkungan Hidup atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)

Perizinan dari BLH merupakan pengganti Amdal. Apabila lokasi yang akan dibangun kecil, cukup mengurus izin Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Sedangkan lebih dari 200 hektar cukup mengurus izin Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

  1. Izin Dampak Lalu Lintas

Izin ini dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Apabila area sekitar pembangunan langsung dihubungkan dengan jalan inti maka pengemban harus memiliki izin ini.

  1. Pengesahan Site Plan

Hasil perencanaan lahan (site plan) berfungsi untuk mengetahui pengaturan ruang yang akan digunakan saat akan dibangun dan akses. Izin ini diterbitkan oleh dinas pemerintah daerah setempat di bawah Kementerian PU-Pera.

Kedelapan perijinan tersebut harus dimiliki pengembang apabila ingin membangun suatu bangunan agar tidak terhalang perizinan dan perihal kepemilikan lahan atau terjadi masalah lahan di kemudian hari. Bagi anda yang akan investasi di bidang properti anda juga harus mengecek hingga ke tahap perizinan pengembang ini, sehingga anda tidak mempunyai hak atas izin-izin tersebut nantinya.